Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, terjadinya  vonis ringan pengadilan tipikor terhadap koruptor karena  pasal-pasal  dalam UU Tipikor membuka ruang untuk orang memberikan hukuman yang tidak maksimal.

“ Karena itu kita tahu orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang sudah punya uang, sehingga untuk mengkorupsi saja berani untuk mempertahankan dirinya supaya tidak mendapatkan hukuman yang maksimal meski dilakukan secara illegal,” katanya di Gedung DPR Selasa (30/7).

Hal itu dipertanyakan sehubungan vonis ringan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor terhadap kasus-kasus korupsi sebagaimana  diungkap ICW.  Lembaga ini mencatat, sepanjang semester II tahun 2010 hingga semester I   tahun 2013 ini,  terdapat 143 terdakwa korupsi yang divonis bebas dan 185 terdakwa divonis kurang dari setahun penjara.

ICW juga merilis bahwa 384 terdakwa korupsi dihukum penjara  1-5 tahun,  lalu terdapat 35 orang yang divonis 5-10 tahun penjara dan hanya  5 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Menuut Pramono,  dalam UU Tipikor juga dibuka ruang  bagi  jaksa tipikor untuk banding.  “ Saya lihat semua yang hukumannya ringan itu akan naik banding hingga ke MA. Dan lembaga inilah, meski kemarin ada kasus tertangkap tangan penyuapan , tetapi saya masih menaruh harapan yang tinggi kepada teman-teman di MA sebagai penjaga  guardian dari hukum kita,” jelas Pramono.

Ditegaskan lagi,  kebanyakan dari kasus-kasus yang terkena UU Tipikor kemudian naik banding  ke atas, minimal akan  disamakan hukumannya, bahkan ada yang ditambah hukumannya. “ Saya masih menaruh harapan terhadap hal itu,” kata Pramono menambahkan.  (mp,mh)foto:wahyu/parle